Subscribe RSS

Archive for October, 2019

HAM Berat Oct 13

Sejarah Singkat

Istilah HAM yang kita kenal sekarang asal mulanya berasal dari inggris. Sejarah lahirnya hak asasi manusia terjadi pada tahun 1215 ditandai dengan lahirnya Magna Charta. Pada abad ke 12 inggris yang dipimpin Richard yang dikenal sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana, yang selanjutnya digantikan oleh Raja Jhon Lackland, bertindak sewang-wenang terhadap rakyat dan bangsanya.

Akibat dari kesewanang-wenangan yang dilakukan raja Jhon Lackland terjadilah pemberontakan  dari para Baron (bangsawan). Singkat cerita untuk meredam kemarahan dari para baron, maka dibuatlah perjanjian antara raja dengan bangsawan yang dikenal dengan Magna Charta 15 juni 1215, yang secara keseluruhan intinya menghilangkan hak kekuasaan absolute raja.

Pengertian HAM

Istilah HAM dan manusia merupakan dua kata yang sulit dipisahkan. Hal ini dikarenakan manusia yang lahir sudah membawa hak – hak kodratnya secara melekat integral dalam hidupnya.  Dalam hal ini pemerintah wajib menjamin hak-hak dasar manusia sejak lahir.

Adapun hak-hak dasar yang dimaksud misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, standar hidup yang layak, hak atas kesetaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penyiksaan dan perlakukan yang tidak manusiawi, hak untuk diakui sebagai manusia didepan hukum, hak untuk didengarkan publik secara adil, bebas dari penangkapan dan pengusiran tanpa alasan, hak untuk berserikat dan berkumpul dan hak-hak lainnya yang diatur sesuai undag-undang NO.39 Tahun 1999. (1)

HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang sifatnya kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Allah yang harus dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.

Menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (Pasal  UU No. 39 Tahun 1999), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib  dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Prof. Mr. Koentjoro Hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya asasi, artinya hak yang dimiliki setiap manusia kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dengan demikian bersifat suci.

Jadi, bila disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas, HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang merupakan anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir, dengan demikian hak asasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

Landasan Hukum

Peraturan ham secara global diatur dalam Declaratoinof Human Rights tertanggal 10 Desember 1948, akan tetapi secara nasional HAM diatur dalam:

  1. UUD 1945

  • Dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea I : Tentang pengakuan hak kemerdekaan

Alinea II : Pengakuan hak politik dan ekonomi

Alinea III : Pengakuan semua hak yang merupakan anugerah tuhan

Alinea IV : Rumusan Hak Asasi Manusia.

  • Batang Tubuh UUD 1945

Pasal 27 ayat 1 : Hak kedudukan yang sama dalam hukum

Pasal 27 ayat 2 : hak hidup yang layak

Pasal 28 : hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat

Pasal 28 A – 28 J  : mengatur segalam macam hak

Pasal 29 : hak kebebasan memeluk agam

Pasal : hak memperoleh pendidikan

  1. TAP MPR No.XVII Tahun 1998

Mengatur tentang hak warga negara dan pada waktu amandemen II UUD 1945, materi TAP MPR ini diadopsi kedalam 28 A sampai 28 J UUD 1945.

Adapun materi atau muatan tentang Tap MPR No. XVII Tahun 98 tersebut, sebagai berikut:

    • Hak hidup: berhak
      1. Mempertahankan hidup
      2. Mencari kehidupan
    • Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
      1. Berhak membentuk keluarga
      2. Berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
    • Hak mengembangkan diri
      1. Pemenuhan kebutuhan dasar
      2. Perlindungan, kasih sayang, pendidikan
      3. Pengembangan iptek
      4. Memajukan diri secara kolektif
    • Hak keadilan
      1. Imbalan kerja yang layak
      2. Status perlakukan hukum yang adil
      3. Kepastian hukum
      4. Warna negara
      5. Kesempatan kerja
    • Hak kemerdekaan
      1. Memeluk agama
      2. Memilih pendidikan
      3. Memlih pekerjaan
      4. Memiliki kewarganegaraan
      5. Bebas tinggal diam saja
      6. Bebas berkumpul berserikat
      7. Bebas mengeluarkan pendapat
    • Hak kebebasan atas informasi
      1. Bebas berkomunikasi
      2. Bebas memperoleh informasi
      3. Bebas pengiriman informasi
    • Hak keamanan
      1. Perlindungan dari ancaman
      2. Perlindungan diri dan keluarga
      3. Bebas dari penyiksaan
    • Hak kesejahteraan
      1. Hidup sejahtera lahir dan batin
      2. Lingkungan yang sehat
      3. Tempat tinggal yang layak
      4. Kemudahan perlakuan
      5. Punya hak milik peribadi
      6. Pekerjaan yang layak
      7. Hidup yang layak

Disamping hak tersebut diatas, terdapat pula kewajiban yang berlaku untuk setiap warga negara, yaitu:

    • Wajib menghormati hak orang lain
    • Wajib ikut serta dalam membela negara
  1. UU Nomor 39 Tahun 1999

Undang – undang nomor 30 tahun 1999 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Tap MPR No. XVII tahun 1998

Adapun materi atau muatan tentang UU No.39 tahun 1999 ini sebagai berikut:

    1. Hak untuk hidup
    2. Hak berkeluarga melanjutkan keturunan
    3. Hak mengembangkan diri
    4. Hak memperoleh keadilan
    5. Hak atas kebebasan pribadi
    6. Hak atas rasa aman
    7. Hak atas kesejahteraan
    8. Hak ikut serta dalam pemerintahan
    9. Hak hak wanita
    10. Hak anak

  1. UU NO.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Inti dari UU NO.26 tahun 2000 ini adalah: Pengadilan HAM berkedudukan dilingkungan peradilan umum.

Sementara tugasnya memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh orang dewasa (usia 18 tahun keatas). Sementara pelanggaran HAM yang dilakukan usia dibawah 18  tahun disidang oleh pengadilan negeri.

Jenis Pelanggaran HAM Berat

materi ham berat, pengertian ham berat
  1. Genosida, yaitu Menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, atau kelompok agama dengan cara:
    • Membunuh anggota kelompok
    • Penderitaan fisik, mental yang berat
    • Menciptkan kondisi yang bisa menghabiskan kelompok tertentu
    • Memaksakan tindakan mencegah kelahiran
    • Memindahkan anak-anak dari satu kelompok kekelompok lain secara paksa
  1. Sistematik, adalah kejahatan (orang sipil) secara sistematis seperti:
    • Pembunuhan
    • Perbudakan
    • Pemusnahan
    • Pengusiran secara paksa
    • Perampasan kemerdakaan
    • Penyiksaan
    • Perbudakan seksual
    • Pelacuran secara paksa
    • Perkosaan
    • Pemaksaan kehamilan
    • Pemaksaan pemandulan
    • Penganiayaan terhadap SARA
    • Penghilangan orang secara paksa
    • Kejahatan apartheid

Sanksi Pelanggar HAM Berat

Kejahatan – pelaku – percobaan – mufakat jahat –  membantu pelanggaran HAM beat, maka hukumannnya sama karena, semua itu dikelompokkan sebagai kejahatan. (dalam KUHP penjatuhan hukuman berbeda).

  1. Hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 25 tahun atau minimal 10 tahun terhadap kejahatan:
    • Membunuh anggota kelompok
    • Penderita fisik, mental yang berat
    • Menciptakan kondisi yang berakibat musnahnya kelompok
    • Tindakan pemaksaan pencegahan lahiran dalam kelompok
    • Memindahkan anak-anak kekelompok lain secara paksa
    • Pembuhan berencana
    • Pemusanahan
    • Pengusiran secara paksa
    • Kejahatan apartheid
  1. Hukuman penjara maksimal 20 tahun, dan minimal 10 tahun terhadap kejahatan :
    • Perkosaan, perbudakan seksual pelacuran secara paksa
    • Pemaksaan kehamilan
    • Pemaksaan pemandulan
    • Penganiayaan etnis atau kelompok
    • Penghilangan orang secara paksa

Pidana Terhadap Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP :

Pasal 10 KUHP, tentang sanksi pidana:

  1. Pidana pokok:
    • Pidana mati atau
    • Pidana penjara atau
    • Seumur hidup atau
    • Penjara maksimal 20 tahun 1 hari
    • Pidana minimal kurungan  1 tahun 4 bulan 1 hari
    • Pidana denda
  1. Pidana tambahan
    • Pencabutan hak tertentu
    • Penyitaan barang barang tertentu
    • Pengumuman putusan hakim

Catatan:

Kejahatan yang dilakukan oleh anak buah, sementara komandonya tahu kejahatan tersebut, maka komando harus bertanggung jawab secara pidana

Tugas penyeledikan adanya indikasi pelanggaran ham berat tersebut harus dilakukan di KOMNAS HAM,

Dalam waktu 7 hari hasil penyelidikan KOMNAS HAM tersebut harus disampaikan kepada jaksa agung selaku penyidik untuk diperoses secara lanjut.

Jadi dalam pelanggaran HAM berat yang melakukan penydidikan adalah KOMNAS HAM dan bukan POLRI.

Pembatasan HAM di Indonesia

Pada dasarnya yang disebut sebagai hak asasi manusia adalah kebebasan setiap warga negara beraktifivitas sesuai hak yang ia miliki tentunya melaksanakan kebebasan hak tertentu dan tidak melanggar hak orang lain. Setipa negara pada pada dasarnya pelaksanaan HAM disesuaikan dengan kepentingan negara tersebut, demikian juga halnya di indonesia pelaksanaan ham batasnya dengan tujuan melindungi hak warga negaranya.

Pembatasan HAM di indonesia meliputi:

  1. Orang asing dibatasi hak –haknya di indonesia
  2. Orang asing bekerja di indonesia dibatasi jangka waktunya
  3. Mengeluarkan pendapat pada dasarnya bebas, dalam artian tidak menyerang pemerintah atau orang orang lain secara keseluruhan.

Contoh Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

  1. Peristiwa trisakti (1998)
  2. Tragedi semanggi I (1998)
  3. Tragedi Semanggi II (1999)
  4. Kasus pembunuhan Munir (2004)
  5. Kasus pembunuhan marsinah (1993)
  6. Peristiwa tanjuk periok (1984)
  7. Kasusu dukun santet di banyuwangi (1999)
  8. Peristiwa di abepura, papua (2003)
  9. Penculikan aktivis pro demokrasi (1997 dan 1998)
  10. Kasus bulukumba (2003)
  11. Kasus penganiayaan wartawan (1996)
  12. Tragedi Bom Bali (2002)
  13. Kasus Pemberotakan GAM (1976)
  14. Kasus penghianatan G 30 S/PKI (1965)
  15. Kasus pembantaian masala anggota PKI
  16. Konflik Sampit (suku dayak dan madura) (2001)
  17. Kasus Pembantaian Rawagede (1945)
  18. Penembakan mesterius (1982 – 1985)
  19. Kasus kudatuli (1996)
  20. Pembunuhan salam kacil (2015)
  21. Pelanggaran HAM di Timor timur (1974 – 1999)
  22. Tragedi kerusuhan di Ambon, maluku (1999(
  23. Konflik berdarah di Poso (1998 – 2000)
  24. Peristiwa perbudakan buruh panci
  25. Peristiwa aceh (1990)
  26. Kasus OPM (Organisasi Papua Merdeka) (1960)
  27. Peristiwa Talang sari (1989)
  28. Pelanggaran HAM di Tolikora
  29. dll

http://bp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/609/PENDIDIKAN%20KEWARGANEGARAAN%20BAB%20XI.pdf

https://www.zonareferensi.com/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia/

Category: Pendidikan  | Tags:  | Comments off