Subscribe RSS
APBN May 19

Pengertian APBN

Setiap negara tentunya memiliki APBN guna membiayai seluruh pengeluaran negara dalam satu tahun. Begitu juga hal-nya dengan indonesia, setiap tahun pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat melakukan rapat dan memutuskan tentang APBN tahun berikutnya.

Menurut Menteri Keuangan (2004), Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 17 tahun 2003  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran penerimaan dan belanja negara ditetapkan melalui undang-undang yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  APBN memuat daftar sistematis dan terperinci tentang penerimaan dan belanja dan pembiayaan negara setahun penuh (1 Januari – 31 Desember).

Menurut Suparmoko (2002) APBN adalah alat perencaan tentang peneriman & pengeluaran dimasa yang akan datang umumnya disusun dalam jangka waktu satu tahun.

pengertian apbn

Unsur APBN

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa APBN terdiri dari 5 unsur, yakni,

  1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara
  2. Ditetapkan setiap tahun, dan berlaku selama satu tahun penuh
  3. Ditetapkan melalui undang-undang
  4. Dilaksankan secara terbuka dan bertanggung jawab
  5. Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Atmadja, hakekat dari APBN adalah kedaulatan, maka dalam penetapan dan pengesahann APBN dilakukan dilakukan bersama – sama dengan DPR, karena DPR merupakan reprensentasi rakyat (kedaulatan).  Dalam penyusunannya diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif.

Fungsi APBN

Sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 4 UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

  1. Fungsi otorisasi, adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan
  2. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
  3. Fungsi pengawasan, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai tentang penyelenggaraan pemintahan apakah sudah sesuai dengan ketentuan di tetapkan
  4. Fungsi alokasi, anggaran negara harus ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan pemberosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  6. Fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Sebelum tahun 1999 prinsip APBN indonesia adalah anggaran berimbang dinamis, artinya jumlah penerimaan negara sama dengan jumlah pengeluaran negara dan jumlahnya diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Semenjak tahun 1999 sampai dengan sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan perubahan tersebut, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account.

Perbedaan antara prinsip surplus/defisit dengan prinsip berimbang adalah:

  1. Pinjaman yang berasal dari luar negeri tidak lagi dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan
  2. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri di tambah sumber pembiayaan luar negeri bersih. Bilaman belanja lebih kecil daripada anggaran, maka disebut sebagai anggaran surplus, dan sebaliknya, bilamana anggaran lebih kecil daripada pengeluaran maka disebut sebagai anggaran defisit.
Defisit Anggaran

Menurut Rahardja dan Manurung (2004), pengertian defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (G>T). Anggaran defisit ini biasnya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam kondisi resesi.

Dornbusch, Fischer dan Startz memberikan pendapat tentang defisit anggaran yakni selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimanaan dari pajak. Pemerintah secara keseluruhan terdiri dari Departemen Keuangan Bersama Bank Sentral dapat membiayai defisit anggarannya dengan melalui dua cara yakni dengan menjual obligasi dan mencetak uang.

Bank Sentaral dalam hal mencetak uang bilamana bank sentral meningkatkan stok uang primer, umumnya melalui pembelian pasar terbuka dengan membeli sebagian utang yang dijual Departemen Keuangan.

Sebab sebab terjadinya defisit

Ada beberapa penyebab terjadinya defisit anggaran pemerintah, diantaranya:

  • Mempercepat pertumbuhan bidang ekonomi, guna mempercepat pembangunan dibutuhkan dibutuhkan jumlah investasi dana dalam jumlah yang besar. Bila dana yang dibutuhkan tidak mencukupi, biasanya pemerintah melakukan pinjaman dana keluar negeri sebagai sumber pembiayaan untuk menghindari pembebanan warga negara daripada membebani warga negara melalui penarikan pajak.
  • Daya beli masyarakat menurun/rendah. Dinegara yang sedang berkembang seperti indonesia, memiliki pendapatan perkapita rendah, maka daya belinya juga tergolong rendah. Sedangkan barang barang dan jasa jasa yang dibutuhkan, hargganya sangat tinggi karena sebagian produksinya berasal dari luar negeri, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang atau jasa tersebut. Barang atau jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dll. Bila dibiarkan tanpa ada kebijakan,  menurut mekanisme pasar, barang-barang tersebut pasti tidak mungkin dapat dijangkau masyarakat dan akhirnya mereka tetap terpuruk. Oleh karenanya, negara melalui pemerintah memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang barang tersebut agar dapat dijangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah.
  • Pemerantaan pendapatan masyarakat. Pos-pos lain yang juga menjadi pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang terkenal memiliki luas wilayah dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda pada masing masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya seperti biaya subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hasil pembangunan.  Kegiatan tersebut misalnya dengan memberi subsidi kepada kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencul, sehingga mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya  yang sesuai dengan kemampuannya.
  • Melemahnya nilai tukar, terhitung sejak tahun 1969 indonesia telah melakukan pinjaman luar negeri dan mengalami masalah bila terjadi gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung berdasarkan valuta asing, sementara pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung berdasarkan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, maka yang akan dibayarkan juga ikut meningkat.
  • Pengeluaran disebabkan inflasi. Penyusunan anggaran negara awal tahun, didasarkan menurut stadandar harga yang telah ditetapkan. Harga standar tersebut sendiri dalam tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu bisa saja meningkat akan tetapi jarang menurun. Bilamana terjadi inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga, itu berarti biaya pembangunan program juga ikut meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Kesemuanya akan berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi.
Keseimbangan Primer

Keseimbangan primer adalah selisih antara anggaran dan pengeluaran negara diluar bunga dan cicilan utang.

Pengertian lainnya adalah, pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, namun dari komponen belanja negara tersebut komponen pembayaran utang dikeluarkan (tidak diperhitungkan).

Menurut Cuddington (1996) dalam PPE FE UGM, aliran surplus primer merupakan fondasi utama bagi ketahanan fiskal pemerintah terhadap utang. Arah kebijakan fiskal  dapat dikatakan berkesinambungan bilamana rasio keseimbangan primer terhadap PDB tetap.

Kesenambungan fiskal perlu memperhatikan hubungan antara keseimbangan primer dan outstanding utang. Hubungan ini diasumsikan bahwa nilai sekarng dari surplus keseimbangan primer pada masa yang akan datang sama dengan outstanding utang pada saat tertentu pendekatan nilai sekarang. Bila outstanding utang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka surplus keseimbangna primer dari tahun ke tahun juga ikut meningkat dengan tren peningkatan yang sama, atau lebih besar dari peningkatan utang agar periode peluanasan utangnya semakin pendek.

Dalam hal ini, kesenambungan fiskal dapat dipertahankan melalui pemenuhan pembayaran bunga utang dengan pendapatan negara dan bukan pengadaan atau penerbitan utang baru. Metode yang digunakan dalam simulasi keseimbangan primer dan utang indonesia ini sama dengan metode yang digunakan oleh Bank Dunia.

Menurut Cuddington (1996), defisit atau surplus keseimbangan dalam anggaran pemerintah merupakan indikator utama dalam pengukuran ketahanan fiskal (santoso, 2004)

Pendapatan / Penerimaan Negara

Menurut Suparmoko, penerimaan negara adalah penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya.

Penerimaan negara baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri sangat penting untuk  pembangunan nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri, yakni berupa penerimaan pajak dan bukan pajak serta penerimaan migas dan non migas. Penerimaan ini selanjutnya digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai sumber pembangunan apabila tidak tersedia, maka pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendapatan dibedakan menjadi:

  • Sumber-sumber penerimaan rutin
  • Sumber-sumber penerimaan pembangunan

Peran pajak dalam pengelolaan ABPN merupakan sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Menurut Dumairy, penerimaan negara terdiri dari peneriman dalam negeri pemerintah, pencetakan uang, pinjaman dan hibah.

Belanja / Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Bilamana pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membei barang maupun jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Boediono (2001), bahwa pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar & banyak kegiatan pemerintah semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos, yaitu sebagai berikut:

  • Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
  • Pengeluaran untuk gaji dan pegawai

Perubahan gaji pegawai memiliki pengaruh terhadap proses makor ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara langsung

  • Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Transfer paymen bukan merupakan pembelian barang maupun jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya seperti pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran dana pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Lihat juga: Pengertian Kemiskinan

Sumber:

  1. http://digilib.unila.ac.id/10739/16/BAB%20II.pdf
  2. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/Bab%202_09-163.pdf
Category: Pendidikan
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply » Log in